Gubernur Marib sekaligus anggota Dewan Kepemimpinan Presiden Yaman, Mayor Jenderal Sultan Al-Aradah, mempertegas konsolidasi keamanan dan tata kelola pemerintahan daerah di tengah tekanan perang dan krisis ekonomi yang belum mereda. Langkah ini dilakukan saat tuntutan publik mengenai pembayaran gaji tentara kembali menguat.
Pada 5 Januari 2026, Al-Aradah memimpin rapat rutin kantor eksekutif Provinsi Marib dengan dihadiri Wakil Gubernur Pertama Ali Al-Fatimi, para wakil gubernur, wakil pembantu, serta para kepala dinas. Pertemuan ini menjadi penanda awal tahun dengan agenda stabilitas dan penguatan institusi.
Dalam rapat tersebut, kantor eksekutif Marib menyatakan dukungan penuh kepada kepemimpinan nasional yang dipimpin Presiden PLC Rashad Al-Alimi. Dukungan itu mencakup persetujuan atas keputusan strategis negara, termasuk pemberlakuan status darurat untuk menjaga keamanan dan stabilitas nasional.
Al-Aradah menegaskan bahwa tahun baru harus menjadi fase kerja yang berbeda, dengan penekanan pada disiplin, kualitas kinerja, dan peningkatan pelayanan publik. Ia meminta seluruh perangkat daerah menjadikan krisis sebagai momentum pembenahan, bukan alasan stagnasi.
Konsolidasi keamanan menjadi salah satu fokus utama. Marib selama ini dikenal sebagai benteng pertahanan terakhir pemerintah sah di Yaman utara, sekaligus pusat produksi energi yang vital bagi negara.
Dalam konteks itu, gubernur menekankan pentingnya kehadiran negara yang kuat dan terkoordinasi. Ia menyebut stabilitas Marib bukan hanya kepentingan lokal, melainkan kepentingan nasional yang menentukan daya tahan pemerintah pusat.
Al-Aradah juga menginstruksikan percepatan penyusunan laporan tahunan kinerja setiap dinas, serta penyiapan rencana dan anggaran tahunan. Menurutnya, laporan tersebut adalah alat evaluasi untuk menutup celah kelemahan dan memperkuat capaian yang sudah ada.
Ia menyoroti perlunya mekanisme pemantauan dan evaluasi yang aktif agar penggunaan sumber daya lebih efisien. Dengan cara itu, arah pembangunan dan layanan publik dapat tetap berjalan meski dalam kondisi darurat.
Koordinasi lintas dinas dan kerja tim disebut sebagai kunci menghadapi tantangan fase ini. Al-Aradah meminta seluruh jajaran eksekutif mengesampingkan ego sektoral demi respons yang cepat dan efektif terhadap kebutuhan warga.
Namun di luar ruang rapat, tekanan publik tetap terasa. Warga Marib dan keluarga prajurit kembali menyuarakan tuntutan pembayaran gaji tentara nasional dan pasukan perlawanan yang bertugas di garis depan.
Keluhan itu mencuat karena sebagian prajurit dilaporkan belum menerima gaji selama berbulan-bulan. Kondisi ini dinilai kontras dengan peran Marib sebagai pusat produksi minyak dan gas.
Dalam berbagai pernyataan publik, warga mendesak agar gaji tentara dibayarkan dari keuntungan migas Safer, ladang energi strategis yang berada di wilayah Marib. Safer selama ini dipandang sebagai simbol ketahanan ekonomi daerah.
Bagi warga, tentara yang menjaga Marib dan menghadang Houthi adalah aset negara yang tidak boleh diabaikan. Pembayaran gaji dianggap sebagai kewajiban moral sekaligus politik pemerintah.
Isu ini menempatkan gubernur Marib pada posisi sensitif. Di satu sisi, ia memimpin konsolidasi keamanan dan pemerintahan. Di sisi lain, ia menghadapi ekspektasi publik agar kekayaan daerah berdampak langsung pada kesejahteraan aparat keamanan.
Al-Aradah dalam berbagai kesempatan menegaskan bahwa pengelolaan migas berada dalam kerangka kebijakan nasional. Namun ia juga menyadari bahwa stabilitas Marib sangat bergantung pada kesejahteraan prajurit di lapangan.
Pengamat menilai tuntutan pembayaran gaji dari Safer mencerminkan perubahan sikap publik. Warga tidak lagi sekadar bicara keamanan, tetapi juga keadilan distribusi sumber daya.
Jika dikelola dengan tepat, Marib berpotensi menjadi model hubungan antara keamanan dan ekonomi di Yaman. Keberhasilan menjaga stabilitas harus diiringi dengan kebijakan fiskal yang responsif.
Rapat kantor eksekutif juga membahas laporan kinerja sejumlah dinas, termasuk hambatan pelayanan dan solusi jangka pendek. Sejumlah rekomendasi disepakati untuk menjaga ritme kerja pemerintahan.
Dalam situasi perang berkepanjangan, Marib tetap diposisikan sebagai pusat gravitasi negara. Konsolidasi keamanan, penguatan institusi, dan tuntutan gaji tentara kini menjadi tiga isu yang saling terkait.
Bagi pemerintah Yaman, cara Marib menjawab tuntutan tersebut akan menjadi indikator apakah negara mampu mengelola sumber dayanya secara adil di tengah konflik yang belum berakhir.
No comments:
Post a Comment